Sampai Mati untuk Indonesia

“Menuju Nation Building Indonesia Majemuk”

Peranan kaum peranakan Tionghoa di Hindia Belanda, tak bisa dipungkiri, telah membawa warna tersendiri. Warna ini khususnya menyangkut sektor perekonomian. Tetapi, tak bisa dipungkiri pula bahwa sejarah kaum peranakan Tionghoa di Hindia Belanda, lekat dengan warna diskriminasi. Walau derajat kaum Tionghoa ketika masa penjajahan Belanda sedikit lebih tinggi daripada golongan Bumiputera -- termasuk dalam golongan bangsa Timur Jauh bersama India dan Arab --, tetapi nasib selalu menjadi second person di berbagai situasi, kerap ditimpakan pada golongan yang satu ini.

Situasi diskriminasi sedikit lebih terkikis kala Sun Yat Sen mendeklarasikan Negara Republik Tiongkok. Aura nasionalisme ternyata mengimbas pula hingga ke Hindia Belanda. Orang peranakan kini lebih bisa membusungkan dada dengan jiwa nasionalisme yang kini telah resmi mereka punyai. Untuk mewadahi semangat nasionalisme yang mulai berkembang inilah, kaum peranakan Tionghoa di Hindia Belanda membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) pada 1900. Tetapi sekira medio 1930-1945, THHK mulai hilang pengaruh dan tak terdengar lagi pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Walau telah menghilang, satu hal yang masih tersisa dengan kehadiran THHK adalah warisan sejarah, yaitu Ke-Tionghoa-an Indonesia.

Pasca kemerdekaan, muncul lagi sebuah perkumpulan dari peranakan Tionghoa. Kali ini bernama Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Baperki berdiri pada 13 Maret 1954 yang dipelopori beberapa tokoh peranakan Tionghoa dengan Siauw Giok Tjhan sebagai ketua umumnya. Bertolak dari semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua), Baperki mendorong diterimanya golongan Tionghoa yang terwujud dan berkembang di Indonesia ini sebagai bagian yang tak terpisah dari nasion Indonesia. Tujuannya menghadapi diskriminasi rasial di berbagai bidang.

Di dalam Baperki, para tokohnya menganjurkan kalangan Tionghoa Indonesia untuk mengintegrasikan diri ke dalam lapisan kegiatan Indonesia. Pun demikian mereka tak perlu menanggalkan gaya Tionghoanya, baik secara biologis maupun kebudayaan. Bagi orang-orang Tionghoa yang tergabung ke dalam Baperki, persatuan bukan berarti melumerkan jati diri mereka ke dalam pihak mayoritas. Mereka beranggapan bahwa kewarganegaraan Indonesia tak mengenal asal-usul keturunan, agama dan status sosialnya.

Baperki bergerak dalam bidang yang lebih luas daripada THHK, yaitu meliputi bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan pendidikan. Untuk mewujudkannya, di akhir 1950-an didirikan dan dikelola ratusan sekolah di berbagai kota besar. Dilanjutkan dengan mendirikan universitas di Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, Semarang, Malang, Solo dan Medan.

Corak pendidikan yang dikembangkan dalam sekolah yang didirikan Baperki, mengikuti kurikulum nasional yang dicanangkan pemerintah. Bahkan para siswanya didorong aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik nasional untuk mempercepat proses Nation Building. Corak ini berbeda dengan kebijakan yang diambil THHK yang menerapkan pendidikan yang berorientasi pada pola pendidikan ala Tiongkok.

Nyala api perjuangan Baperki untuk mencapai Nation Building, turut pula disponsori oleh Presiden Soekarno, yang kerap menyatakan bahwa Baperki adalah salah satu organisasi massa yang patut dijadikan teladan. Pemberian support ini dibuktikan presiden ketika berpidato pada pembukaan Kongres Nasional kedelapan Baperki di Istana Olahraga Gelora Bung Karno pada 14 Maret 1963. Dalam pidatonya, presiden menyatakan bahwa Baperki menjadi sumbangan besar dalam revolusi Indonesia. Tercatat dalam tinta sejarah, bahwa Baperki adalah partai politik Tionghoa yang paling berhasil memobilisasi massa Tionghoa untuk menerima Indonesia sebagai tanah airnya.

Pada pemilu 29 September 1955, Baperki mendapat 0,47 % suara atau sama dengan 1 kursi anggota untuk pemilihan parlemen. Sedangkan untuk memilih dewan konstituante, mendapat 0,42 % suara atau sama dengan 2 kursi.

Kisah Baperki mulai pupus ketika terjadi pergantian pemerintahan pada 1966. Proses panjang memperjuangkan Nation Building secara sistematis dihentikan, digantikan dengan slogan persatuan dan kesatuan bangsa model pemerintah Orde Baru. Bahkan kata Nation Building dilenyapkan dari perbendaharaan kata politik.

Continue Reading...

Alimin: the Great Oldman

Sejarah memang belum memberi lelaki yang lahir pada 1889 ruang besar bagi namanya untuk menjulang seperti Semaun, Darsono, Muso, Aidit. Padahal ia merupakan tokoh lama yang telah bergeliat dalam tahun-tahun awal Partai Komunis Indonesia (PKI) terbentuk. Ia merupakan sosok pejuang rakyat yang aktif dan konsisten sejak masa pergerakan nasional. Ia banyak memberi dukungan kepada generasi muda untuk meneruskan perjuangan. Khususnya masa-masa setelah pemberontakan PKI tahun 1948.

Sebuah pernyataan mengejutkan dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo mengenai nasib PKI setelah pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Kepastian itu mengenai pemerintah tidak akan melarang PKI dan tidak akan menangkap tokoh-tokohnya, kecuali yang melanggar hukum. Kebijakan pemerintah tersebut kemudian disambut positif, terbukti diikuti banyaknya tokoh PKI yang muncul dari tempat persembunyiannya. Salah satunya adalah Alimin—tokoh tua PKI, yang muncul di Yogyakarta. Pada waktu itu kekosongan di kursi kepemimpinan partai karena tewasnya Muso membuatnya mampu mengisi jabatan itu. Apalagi ditambah dia memiliki sikap besar seorang pemimpin, praktis membuat namanya menonjol, ia pun dihormati oleh generasi muda komunis Indonesia. Hal ini memberikan Alimin peluang untuk memimpin PKI.

Pada waktu ia menjabat, hal pertama yang dihadapinya di dalam partai adalah hancurnya struktur partai akibat pemberontakan Madiun. Konsekuensi lainnya adalah mengenai citra buruk partai. Begitu berada di bawah kendalinya, langkah awal yang diambil adalah menghimpun kembali para anggota dari awal dan mengkadernya dengan selektif. Di samping itu Alimin juga menyusun kembali Sekretariat Central Comite (CC) dan menandai kemunculan PKI dengan susunan Sekretariat CC tersebut yang disiarkan pada 10 Juni 1950. Susunan tersebut terdiri dari Sukisman (mantan Sekjen Pesindo), Djaetun (mantan Digulis), dan Ngadiman. Akan tetapi secara praktis kegiatan partai belum ada kecuali pekerjaan di parlemen yang dilakukan oleh Tan Ling Djie.

Dalam kondisi partai yang belum memiliki kegiatan inilah, Alimin mulai mengupayakan langkah kongkret guna menghapus citra buruk partai. Demi mengembalikan kekuatan partai, ia menerapkan kebijakan yang lebih ketat dengan memperhitungkan kualitas para anggotanya. Ia membangun partai kecil dengan membangun pondasi yang kuat disertai dukungan kader yang cakap. Alimin membentuk PKI sebagai partai kader.

Menggunakan strategi seperti yang diterapkan Sneeveliet untuk menginfiltrasi SI, Alimin menggunakan metode yang sama. Strategi infiltrasi yang diterapkan Alimin terbukti cukup jitu. Ia memerintahkan kader partainya masuk ke berbagai organisasi kepemudaan, buruh, petani, dan wanita. Namun dalam upayanya membangun kembali kekuatan PKI, justru datang halangan dari kelompok muda. Ada perbedaan visi antara kelompok tua yang diawaki Alimin dengan kelompok muda yang dimotori DN. Aidit. Perbedaan ini semakin menguat dengan munculnya friksi di kedua kubu, yang menjelma menjadi perebutan pengaruh.

Pada 7 Januari 1951 terjadi suksesi DN. Aidit terhadap kepemimpinan tua. Alimin dijungkal. Habis sudah perannya sebagai tokoh utama. Posisinya di politbiro pun digusur dengan alasan Alimin terganggu kesehatannya pada Oktober 1953. Setelah itu PKI menjalankan garis politik dengan cara memobilisasi kekuatan massa dan pengorganisasian. (Lilih Prilian Ari Pranowo)

Continue Reading...

Wadah Prajurit di Kancah Politik

Pasca kemerdekaan Indonesia usai dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, kondisi negara yang baru terbentuk ini labil. Indonesia yang baru terbentuk belum diakui kedaulatannya oleh lain-lain negara, terutama oleh sang penjajah, Belanda. Medio 1945-1950 Indonesia harus menghadapi serangkaian peristiwa yang harus dihadapi dengan perjuangan fisik melawan Nederlandsche Indies Civil Administration (NICA) yang membonceng tentara sekutu.

Demi menghadapi NICA itulah maka pemerintah Indonesia membentuk organisasi kelaskaran dengan beragam bentuk, corak dan susunannya. Seperti: Tentara Republik Indonesia (TRI), Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), Angkatan Darat Republik Indonesia (ADRI). Selain organisasi kelaskaran yang dibentuk pemerintah ada pula organisasi kelaskaran yang dibentuk secara mandiri. Salah satunya adalah Barisan Pembrontakan Rakjat Indonesia (BPRI) yang dipimpin oleh Sutomo atau yang lebih akrab dipanggil Bung Tomo. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah dicapai.

Setelah kedaulatan negara Indonesia diakui oleh Belanda pada 1949, praktis organisasi-organisasi kelaskaran mulai menyatu dengan organisasi-organisasi kelaskaran milik pemerintah. Apalagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sendiri sudah terbentuk dan organisasi bersenjata di luarnya otomatis tidak diperbolehkan. Dengan demikian orang-orang yang bernaung di dalam organisasi bersenjata itu mengubah cara dan bentuk perjuangan mereka ke arah politik praktis yang memperjuangkan aspirasi politik mereka. Pemerintah pun telah membuat kebijakan tertanggal 3 November 1945 yang memaklumkan izin tentang pendirian partai politik.

Oleh karena itu BPRI yang merasa cita-citanya belum tercapai segera mengarahkan organisasinya ke bentuk partai politik. Tiga faktor yang membuat BPRI merasa perlu terjun ke arena politik. Faktor-faktor tersebut adalah soal proklamasi 7 Agustus 1945, soal nasib yang hanya jadi bola permainan orang lain dan mempertahankan diri bersama-sama rakyat yang senasib. Berdasarkan tiga faktor itulah, atas prakarsa pucuk pemimpin BPRI yaitu Bung Tomo, Partai Rakjat Indonesia (PRI) didirikan pada 20 Mei 1950 sewaktu berlangsung musyawarah kaum pejuang (Barisan Djaja Kesuma Kalimantan, Pemberontakan Rakjat Banten, dan lain-lain) di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

Selama ini rakyat buta terhadap politik, mereka hanya ikut para petinggi negara menyangkut kebijakan-kebijakan politik. Oleh sebab itu partai yang memiliki basis massa kaum pejuang militan ini memandang perlu adanya sinergi antara rakyat yang buta politik dengan kaum intelek, dalam hal ini para pejuang. Hal ini untuk menumbuhkan kesadaran politik pada rakyat dan untuk mempercepat terlaksananya pembangunan negara. Dengan demikian PRI mendasarkan basis perjuangannya pada kekuatan massa rakyat yang memiliki kesadaran tentang politik dan mampu diorganisir secara massal.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 untuk merebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), PRI hanya memperoleh suara sebanyak 206.161 atau sebesar 0,55% untuk 2 kursi di DPR. Sedangkan pada Pemilu 1955 untuk memperebutkan kursi anggota konsituante, PRI hanya mendapatkan suara sebesar 134.011 atau sebesar 0,35% untuk 2 kursi sebagai anggota konstituante. (Lilih Prilian Ari Pranowo)

Continue Reading...

Partai Merah di Bumi Indonesia

Darah itu merah jenderal! Demikian ungkapan yang diucapkan salah seorang anggota PKI dalam film G/30/S/PKI. The Bloody Tragedy terakhir yang membentuk citra partai ini menjadi buram hingga kini. Sejarah telah mencatatnya, setidaknya ada tiga peristiwa yang terjadi atas nama partai ini, adalah pemberontakan PKI 1926/1927, pemberontakan PKI 1948 di Madiun, dan terakhir pemberontakan PKI 1965 yang terkenal dengan sebutan G-30/S/PKI. Nampaknya citra The Bloody Tragedy memang sudah lekat meresap pada partai yang berdasarkan paham komunis ini.

Cikal bakal partai ini bermula dari saat kedatangan Sneevliet—seorang anggota SDAP (Partai Sosialis di Belanda) ke bumi Hindia Belanda medio 1913-1914. Di mana ia kemudian mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV), menyusupkannya ke dalam tubuh Sarekat Islam (SI) dan membuatnya pecah menjadi SI putih dan SI merah. Perpecahan ini berbuntut dengan dihelatnya kongres ISDV di Semarang pada Mei 1920, yang mengumumkan penggantian nama partai menjadi Partai Komunis Hindia (PKH). Kongres menetapkan pula Semaun menjadi Ketuanya. Selang empat tahun berikutnya, pada 1924 nama PKH berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

PKI merupakan partai yang berjiwa radikal dan revolusioner. Jiwa keradikalan dan revolusioner partai ini dibuktikan dengan melakukan serangkaian pemberontakan melawan pemerintah kolonial di daerah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Di samping sekaligus mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Sayangnya pemberontakan ini berhasil ditumpas pemerintah. Ribuan kadernya dibunuh lainnya dibuang ke Boven Digul. Pada 1927 pemerintah kolonial melarang partai ini bersama ideologinya. Sisa anggota yang selamat hanya bisa bergerak underground hingga kemerdekaan Indonesia berkumandang. Setelah itu PKI muncul kembali pada 1945, setelah dikeluarkannya maklumat mengenai pendirian partai tanggal 3 November 1945. Muso yang naik jadi ketua berhasil menggalang kekuatan massa PKI kembali.

Tiga tahun kemudian, yaitu pada 18 September 1948, terjadi kongkalikong antara Indonesia-Amerika. Indonesia takkan bisa berdaulat jika parlemen masih diisi oleh orang-orang kiri. Maka terjadilah upaya penekanan terhadap orang-orang di partai ini. PKI pun melakukan perlawanan. Upaya ini dianggap sebagai upaya pemberontakan. Banyak anggota PKI ditangkap dan Muso mati tertembus peluru aparat. Sisanya kocar-kacir bersembunyi di berbagai daerah. Selama beberapa saat gerak langkah PKI berhenti, namun setelah keluar pernyataan yang diumumkan oleh Mr. Soesanto Tirtoprodjo selaku Menteri Kehakiman (4 September 1949), para anggota PKI baru berani keluar dari tempat persembunyiannya.

Salah satu orang yang keluar adalah Alimin—seorang tokoh tua, yang kemudian diangkat menjadi ketua PKI pengganti Muso. Ia kemudian yang mengumpulkan anggota-anggotanya yang cerai berai. Menggalang persatuan dan membentuk kader-kader yang berkualitas. Ia merupakan tokoh penting pasca pemberontakan Madiun itu. Di tangannya citra buruk PKI berangsur-angsur dihilangkan. Namun langkahnya diganjal oleh D.N. Aidit dari kelompok muda, yang menganggapnya bekerja terlalu lamban. PKI terkenal revolusioner dan Aidit ingin mempertahankan hal tersebut. Pada 7 Januari 1951 Alimin digusur oleh D.N. Aidit.

Ketika PKI berada di dalam genggamannya, jiwa partai kembali berubah. PKI berjalan dengan demikian revolusioner cepatnya. Pertengahan 1951 PKI memprakarsai sejumlah pemogokan buruh. PKI diganjal kembali oleh pemerintah. Namun hal tersebut bersifat sementara, renggangnya hubungan Masyumi dengan PNI, membuat PKI mendekati PNI untuk memperoleh dukungan pemerintah. Sejak saat itu basis massa PKI berkembang dengan sangat cepat. Jumlah 3.000-5.000 anggota (1950) membengkak menjadi 165.000 dalam waktu empat tahun (1954). Pada 1959 naik lagi menjadi 1,5 juta jiwa. Pada pemilu 1955, PKI berhasil memperoleh 16 persen suara dan masuk dalam daftar empat besar partai besar pada waktu pemilu.

Selama rentang waktu 1955-1964 PKI mendapat banyak kemajuan. Pada 1965 jumlah massa PKI meningkat menjadi 3 juta jiwa. Partai ini kemudian ditahbiskan sebagai partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Pada 1962 PKI menggabungkan dirinya sebagai bagian dari pemerintah. Beberapa orangnya sempat menjabat di pemerintahan. Namun usaha ini terjegal, menjelang berakhirnya masa kekuasaan Soekarno, PKI kembali terlibat tragedi berdarah yang dikenal dengan pemberontakan G/30/S/PKI. Setelah jatuhnya kekuasaan Soekarno dan naiknya Soeharto, partai ini dilarang muncul kembali berdasarkan keputusan TAP MPRS/1966. Hingga kini perdebatan mengenai kontroversi partai ini masih berlangsung seru. (Lilih Prilian Ari Pranowo)

Continue Reading...